Dapatkan Info Terbaru

Surat Keterangan Ketua Umum Mengenai Penetapan Keputusan Rapat OPM 2022

April, 20 2022

Usulan Kebijakan terkait Evaluasi Kelengkapan dan Syarat Pengajuan IP Address: Status diterima
  1. wajib melampirkan invoice pembelian perangkat 
  2. wajib melampirkan network topology
  3. wajib melampirkan bill listrik/air/telepon/rekening koran dalam 3 bulan terakhir
  4. wajib mengisi seluruh formulir yang terlampir pada halaman registrasi
    • 4.1.  form person object
    • 4.2.  form maintainer object
    • 4.3.  form IRT object
    • 4.4.  for request IP
  5. wajib melampirkan informasi terhadap website/company profile.

 

Usulan Kebijakan terkait Keanggotaan PT Perorangan: Status ditolak
  1. Sebanyak 156 atau sekitar 79% Peserta Rapat tidak menyetujui PT Perorangan untuk menjadi Anggota ll)NIC-APJII; dan sebanyak 42 atau sekitar 21% Peserta Rapat menyetujui PT Perorangan untuk menjadi Anggota IDNIC- APJII.
  2. Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Call for Proposal 2 tentang Keanggotaan PT Perorangan tidak disetujui oleh sebagian besar Peserta Rapat. 

 

Prop-132 : RPKI ROA AS0 untuk IP Address Unallocated dan Unassigned

AS0 akan diset ke semua IP address Unallocated & Unassigned sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak tidak berwenang

 

Prop-133 : Clarification on Sub-Assignments

Memperjelas policy tentang penggunaan IP Address bertipe ASSIGNED yang hanya boleh digunakan di network yang telah didokumentasikan saat registrasi IP. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya dispute saat implementasi IPv6 nantinya.

 

Prop-136 : Registration Requirement

Proposal ini bertujuan untuk memperjelas policy tentang syarat setelah mendapatkan IP address & AS diantaranya adalah wajib mendaftarkan semua ASN di whois IDNIC, mendokumentasikan sub-alokasi IPv4 diatas /30  & diatas /48 untuk IPv6, dan melakukan update whois ketika ada perubahan


Tags: Policy