Pertemuan APNIC 57 diadakan di Bangkok, Thailand pada 26 Januari - 1 Maret 2024, bertepatan dengan konferensi APRICOT 2024. Terdapat lima (4) buah proposal yang lulus persyaratan untuk dibahas dalam rapat OPM (Open Policy Meeting) APNIC kali ini. Dari keempat proposal tersebut, hanya satu proposal yang mencapai konsensus dan akan diajukan kepada komunitas untuk review terakhir sebelum diberikan kepada APNIC EC untuk mendapatkan persetujuan akhir. Sementara itu, ketiga proposal lainnya tidak berhasil mencapai konsensus, maka akan dikembalikan ke mailing-list agar didiskusikan lebih lanjut atau perlu diajukan ulang pada OPM berikutnya. Untuk lengkapnya mengenai diskusi yang terjadi dalam OPM APNIC 57, mari kita lihat informasi detail dari masing-masing proposal.

Proposal-154 : Resizing of IPv4 Assignment for the IXPs

Proposal ini mengajukan perubahan ukuran delegasi IPv4 default untuk setiap IXP baru menjadi /26, dan IXP juga dapat meminta lebih banyak lagi berdasarkan jumlah anggota rekanan atau peering yang terhubung pada fasilitas IX tersebut. Pemegang akun IXP besar saat ini dapat meminta IPv4 /22 yang berdekatan jika 80% dari IPv4 /23 saat ini sudah dipergunakan, dan dengan syarat IPv4 /23 saat ini harus dikembalikan kepada APNIC. Selain itu proposal ini juga menyarankan agar APNIC memeriksa tabel perutean Internet saat ini dan mencabut delegasi IPv4 yang kurang dari /24 yang diumumkan dalam tabel perutean global. Ada beberapa komentar yang diajukan dalam meeting kali ini baik yang mendukung maupun tidak mendukung akan proposal ini. Yang mendukung beralasan bahwa aturan ini sudah dilaksanakan di salah satu RIR yaitu RIPE NCC dan sejauh ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari proposal ini. Sedangkan yang tidak mendukung beralasan bahwa akan ada tambahan tugas bagi APNIC untuk membuat aturan delegasi IPv4 baru khusus untuk member IXP, sedangkan aturan delegasi yang sudah ada saat ini juga berlaku untuk semua member termasuk IXP. Namun hasil voting dalam pertemuan kali menunjukkan banyak sekali yang mendukung proposal ini dan pada akhirnya proposal ini mencapai konsensus untuk dilakukan final review dan diimplementasikan untuk tiga bulan ke depan.

Proposal-156 : Assignment of IP Temporary Resources 

Proposal ini mengusulkan untuk mengijinkan reservasi IPv4 /21 dari kumpulan prefiks bukan 103/8, serta prefiks IPv6 /29, dan 8 nomor AS, untuk didelegasikan sementara untuk acara-acara seperti konferensi dan alasan lain apa pun yang dianggap layak, dimana pendelegasian jangka panjang tidak akan mungkin dilakukan oleh APNIC. Ada beberapa komentar yang mendukung dan menentang proposal ini. Yang mendukung beralasan karena aturan ini sudah ada di aturan yang sama di RIR yang lain dan aturan ini diperlukan untuk mendukung acara-acara APNIC di berbagai lokasi, meskipun perlu ditentukan kapan waktu yang tepat untuk mendelegasikannya agar bisa dikonfigurasikan jauh sebelum acara-acara tersebut dilaksanakan. Yang menentang beralasan karena aturan tersebut tidak mendesak, dan acara-acara serupa sebelumnya pun sudah bisa ditangani dengan baik, sehingga tidak perlu mengeluarkan usaha yang besar hanya untuk menerapkan aturan ini. Namun setelah melalui proses voting pada pertemuan ini, proposal ini mencapai konsensus dari para peserta OPM dan anggota-anggota dari APNIC yang lainnya.

Proposal-157 : Temporary IP Transfer

Proposal ini menyarankan modifikasi kebijakan yang memungkinkan adanya transfer sementara antara pemegang rekening dalam sebuah routing registry. Kebijakan ini hanya berlaku untuk transfer intra-RIR, misalnya pemegang rekening APNIC dengan NIR, namun tidak untuk transfer inter-RIR, misalnya antara APNIC ke RIR lain. Proposal ini memperbaiki versi proposal sebelumnya karena menggunakan terminologi “leasing” yang sudah ada aturan sebelumnya untuk mengatur hal tersebut. Pada pertemuan kali ini ada beberapa yang berkomentar yang diajukan dan hampir seluruhnya tidak mendukung proposal ini. Yang tidak mendukung beralasan karena sudah ada mekanisme transfer dalam kebijakan APNIC, kenapa harus menambahkan aturan “temporary transfer” hanya untuk menghindari batas waktu minimal sumber daya tersebut boleh di transfer kembali sesuai mekanisme transfer pada umumnya. Komentar yang tidak mendukung berikutnya menyatakan bahwa maksimum sumber daya yang boleh ditransfer terlalu kecil dan mengharuskan penggunaan IPv6 untuk sumber daya yang lebih besar sangat tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. Selain itu ada yang komentar yang bersifat netral untuk proposal ini, yang menyatakan bahwa RIPE NCC sudah mempunyai aturan ini tapi banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi dan terkadang susah untuk divalidasi, sehingga ada kasus “temporary transfer” untuk waktu yang sangat lama sampai bertahun-tahun lamanya. Hasil akhir dari proposal ini adalah dikembalikan ke mailing-list karena tidak mencapai konsensus dari para peserta meeting dan para anggota APNIC lainnya.

Proposal-158 : IPv6 Auto-allocation for each IPv4 Request

Proposal ini diajukan oleh David Pratama (Hostmaster IDNIC) dan Mukhammad Andri Setiawan (Pengurus IDNIC) sebagai upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan IPv6 di Indonesia. Proposal ini menyarankan pendelegasian sumber daya alamat IPv6 secara otomatis pada setiap permintaan IPv4 baru untuk mempercepat implementasi IPv6 karena tingkat adopsi IPv6 di Indonesia masih sangat rendah dan kecilnya tingkat permintaan IPv6 dari internal IDNIC. APNIC mencatat bahwa proposal ini berlaku bagi pemegang akun APNIC dan NIR seperti IDNIC. Banyak sekali komentar baik yang mendukung maupun menentang proposal ini. Yang mendukung beralasan karena aturan ini mungkin bisa membantu untuk mengurangi setiap permintaan delegasi IPv4 yang diajukan tanpa adanya usaha untuk mengadopsi IPv6, meskipun masih diperlukan klausul yang tepat tentang panjang prefiks IPv4 dan IPv6 yang dialokasikan agar meminimalisir perubahan pada sistem dan skema pembiayaan APNIC. Sedangkan yang menentang beranggapan aturan ini belum tentu akan meningkatkan adopsi IPv6, dan belum jelas tentang bagaimana kalau setelah waktu yang ditentukan, pemohon tidak bisa melakukan adopsi IPv6. Selain itu usaha untuk merubah sistem/skema pembiayaan di APNIC juga terlalu besar. Hasil akhir adalah proposal ini adalah dikembalikan ke mailing-list untuk komen lebih lanjut karena tidak mencapai konsensus berdasarkan hasil voting dari para peserta OPM dan para anggota APNIC.