------------------------------------------------------------------------

Identitas Dokumen APJII

Judul: Mekanisme APJII Policy Meeting

No. Dokumen : APJII-0009                                    Versi: 0.1

Diusulkan: 12-Apr-2003                             Berlaku: 11 Sep 2003

Ditinjau tiap: n/a                                      Status: Aktif

Catatan:n/a                                        Penyusun: Sekretariat

-----------------------------------------------------------------------

Mekanisme APJII Policy Meeting

Versi: Draft.0.1

 

1         Pendahuluan

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus APJII SK-SK/199A/Polmeet/VIII-05/2002 tgl 5/8/2002 , serta berdasarkan ketentuan APNIC , bahwa APJII telah diberikan wewenang untuk menjalankan Mekanisme Policy Meeting. Hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan berbagai ketentuan APNIC, bila terjadi masalah dalam implementasinya,baik secara bisnis maupun secara teknis diharapkan hal-hal tersebut dapat diungkap melalui forum yang ada.

Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengajak peranserta dari anggota APJII untuk lebih mengetahui, memahami atau bahkan mengusulkan standard-standard yang baru sebagai alternatif lain dari ketentuan yang ada.

APJII Policy Meeting juga ditujukan sebagai forum diskusi teknis yang terkait dengan semua layanan APJII termasuk IIX dan Internet Resources.

Hasil-hasil yang dicapai dalam APJII Policy Meeting ini harus disosialisasikan tidak hanya kepada anggota APJII tetapi juga kepada anggota APNIC lainnya.

 

2         Definisi

2.1      Standard

Didefinisikan sebagai aturan-aturan yang diambil dari Kebijakan APNIC, RFC (Request For Comments) serta aturan-aturan yang diusulkan oleh anggota APJII dan Sekretariat APJII untuk dibahas serta diputuskan melalui forum APJII Policy Meeting.

Perubahan atau amandemen terhadap aturan yang ada harus melalui mekanisme Review Dokumen. Mengenai hal ini tidak dibahas dalam dokumen ini.

 

2.2      Prosedur

Didefinisikan sebagai:aturan tambahan yang bersifat panduan dengan mengacu pada standard yang ada. Prosedur tidak akan dibawa ke forum APJII Policy Meeting karena merupakan kebijakan turunan dari standard-standard yang ada.

 

2.3      Niat baik

Bahwa dalam penyusunan hingga pengesahan suatu draft, kesemuanya didasarkan pada niat baik dalam artian: bahwa semua standard yang akan dijalankan/diberlakukan akan dilaksanakan oleh anggotanya dengan mendasarkan semua ini pada kejujuran masing-masing anggota dan keinginan untuk menjalankannya.

 

 

3         Cakupan APM

APJII Policy Meeting mencakup berbagai masalah teknis yang dapat dibahas pada forum ini, diantaranya mengenai semua layanan APJII termasuk IIX dan Internet Resources (NIR).

 

4         Kewenangan Anggota APJII

Karena forum ini merupakan forum tertinggi anggota APJII dalam hal standard yang terkait dengan Internet Resources, maka anggota APJII juga memiliki kewenangan sebagai berikut

4.1      Menyampaikan Materi yang akan dibahas

Materi-materi yang akan dibahas, baik berupa Draft usulan standard maupun presentasi lainnya dapat disampaikan melalui Mailling List sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

4.2      Peran Serta dalam Millis dan Forum

Karena terbatasnya waktu, diharapkan semua Draft telah dibahas dan direvisi melalui Mailling List APJII sebelum dibawa ke APJII Policy Meeting. Karena singkatnya pelaksanaan APJII Policy Meeting, diharapkan peranserta dari anggota APJII untuk aktif baik di Mailling List APJII maupun di Forum APJII Policy Meeting.

4.3      Pengambilan Keputusan

Anggota APJII juga diharapkan dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan.

Karena semua standard yang akan disahkan/telah berlaku merupakan standard yang harus dilaksanakan oleh semua anggota APJII, maka diharapkan anggota tsb dapat memahami segala konsekwensi yang akan terjadi dengan disepakatinya suatu standard.

 

5         Kewenangan APJII

Kewenangan APJII (dalam hal ini Sekretariat APJII) dalam Policy Meeting adalah sebagai fasilitator bagi anggotanya serta memiliki posisi yang sama dengan anggotanya pada forum ini. Keputusan tertinggi dibidang teknis terhadap standard-standard yang diajukan berada pada forum.

5.1      Menyiapkan Draft yang diperlukan

APJII akan menyiapkan draft yang diperlukan untuk dibahas di APJII Policy Meeting. Draft-draft ini dipersiapkan setelah menerima berbagai masukan yang diterima dari anggota APJII, baik melalui Mailling List APJII maupun APJII Policy Meeting sebelumnya.

Draft-draft tersebut setidaknya akan diumumkan kepada anggota APJII paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan APM.

Sekretariat APJII akan selalu menghindari pencantuman sangsi dalam setiap standard yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengutamakan “niat baik” dalam proses penyusunan hingga pengesahannya.

5.2      Mensosialiasikan Standard yang dihasilkan

APJII akan mensosialisasikan serta menerapkan berbagai standard yang dihasilkan oleh forum ini. Sekretariat APJII akan mensosialisasikannya melalui berbagai Workhsop & Mailling List. Malling list yang akan digunakan untuk mensosialisasikan hal ini maupun untuk me-review aturan yang saat ini berlaku adalah Mailling List yang ada, seperti Tek-Pji <tek-pji@apjii.or.id>, APJII-NIR <nir@apjii.or.id> dan APJII-IIX <iix-admin@apjii.or.id> .

5.3      Memfasilitasi Pembentukan Forum Diskusi

APJII juga akan memfasilitasi terbentuknya Forum Diskusi untuk topik-topik yang lebih spesifik yang lebih memerlukan perhatian khusus. Pembentukan Forum Diskusi ini didasarkan pada kebutuhan anggota APJII dan dibentuk hanya bila dibutuhkan.

Sekretriat APJII juga dapat memfasilitasi dibentuknya suatu Malling List baru yang terkait dengan suatu Forum Diskusi.

 

6         Mekanisme APJII Policy Meeting

6.1      Waktu Pelaksanaan

Mengacu pada SK Dewan Pengurus APJII, waktu pelaksanaan APJII Policy Meeting paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Sekretariat APJII akan mengalokasikan waktu sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum pelaksanaan APNIC Policy Meeting. Ini dimaksudkan bila ada standard-standard baru atau usulan yang dihasilkan di forum ini, bisa segera dipersiapkan untuk dibawa ke APNIC Policy Meeting.

 

6.2      Mengenai Quorum

Tidak ada pembatasan quorum dalam setiap pelaksanaan APJII Policy Meeting. Peran serta dari anggota APJII untuk ikut berperan dalam pengambilan keputusan diserahkan   kepada masing-masing anggota.

 

6.3      Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui Forum dengan mekanisme pengambilan keputusan secara terbuka. Mekanisme pengambilan keputusan secara tertutup dapat dilakukan bila anggota yang hadir menyepakati untuk dilakukannya pengambilan keputusan secara tertutup.

Adapun pilihan dalam pengambilan keputusan hanya ada 2 yaitu: “Setuju” atau “Tidak Setuju” dan tidak ada pilihan “Abstain”. Suara terbanyak dihitung dari jumlah peserta yang menentukan suara pada saat itu.

Semua standard yang dihasilkan oleh forum ini akan berimplikasi terhadap semua anggota APJII.

7         Hasil yang diharapkan

Semua standard yang dihasilkan forum ini bersifat mengikat kepada semua anggota APJII. Bila ada hal-hal yang tidak disepakati pada forum ini, maka standard tersebut dapat diajukan kembali pada forum yang akan datang ataupun melalui Mailling List.

 

Referensi

[1]- SK-DK/199A/Polmeet/VIII-05/2002, SK Dewan Pengurus APJII.

[2]- APNIC Policy Development, http://www.apnic.net/docs/policy/dev/index.html

[3]- APNIC Review Document Policy, http://www.apnic.net/docs/policy/doc-review-policy.html